RANGKUMAN PPKN : SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA

Sistem Pembagian Kekuasaan Negara

Negara Republik Indonesia memiliki kekuasaan dalam mengatur seluruh rakyatnya dalam mencapai keadilan dan keteraturan. Pemerintah adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Kekuasaan memiliki arti sebagai kemampuan atau kapabilitas seseorang dalam mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan atau keinginan yang diperintahkannya. 

Pembagian kekuasaan Negara Indonesia menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemisahan kekuasaan berasal dari konsep teori trias politica. 

1. Macam-Macam Pembagian Kekuasaan Negara

    a. John Locke (1632-1704) dalam bukunya yang berjudul "Two Treaties of Government" (1960) mengusulkan agar membagi kekuasaan negara menjadi tiga macam kekuasaan berikut:

    1) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan negara untuk membuat atau membentuk undang-undang. 

    2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang berikut pelanggaran terhadap undang-undang. 

    3) Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. 

     
     b. Montesquieu dengan teorinya trias politica yang tercantum dalam bukunya " L'esprit des Lois" (1748) dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

   1) Kekuasaan legislatif (the legislative function) , yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. 

    2) Kekuasaan eksekutif (the executive function), yaitu kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang berikut pelanggaran terhadap undang-undang. 

    3) Kekuasaan yudikatif (the judicial function), yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. 

2. Konsep Pembagian Kekuasaan Negara

     a. Pembagian Kekuasaan secara Horizontal
Pembagian kekuasaan yang dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah berdasarkan fungsi lembaga-lembaga tertentu.

     b. Pembagian Kekuasaan secara Vertikal
Pembagian kekuasaan negara berdasarkan tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.

Materi selanjutnya : Kedudukan dan Fungsi Kementerian NKRI dan lembaga Pemerintah Non-kementerian